Dana Desa Bermasalah di Tangan yang Salah

Anggaran dana desa naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 anggarannya sebesar Rp 20,76 triliun, di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, naik Rp 60 triliun pada tahun 2017, 60 triliun di tahun 2018, dan rencananya pemerintah akan menaikkannya menjadi 70 triliun di tahun 2019.

Strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program dana desa, gagal menyejahterakan petani.

Anehnya naiknya besaran dana desa disertai dengan naiknya jumlah kepala desa yang ditangkap karena kasus korupsi. Dari 17 kasus pada 2015, tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus dan tahun 2017 korupsi melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi UGM, Gunawan Sumodiningrat berpendapat, strategi pemerintah selama ini untuk mengentaskan kemiskinan melalui program dana desa gagal menyejahterakan petani. Sebab, dana desa yang diberikan tidak untuk ditujukan sebagai stimulus bagi masyarakat miskin agar mampu berpenghasilan sendiri, melainkan hanya untuk membangun infrastruktur desa itu sendiri.

Sebenarnya dana desa berawal dari gagasan Partai Gerindra. Usai menyapa relawan emak-emak Binangkit dan relawan Prabowo-Sandi di Inna Heritage Hotel, Denpasar, Bali, Prabowo berkata, “Itu (dana desa) gagasan Partai Gerindra, Partai Gerindra yang pertama kali lontarkan.” Dan seperti yang kita ketahui, di tangan pemerintah dana desa justru menjadi blunder.

Pada sisi lain, menurut ekonom Chatib Basri, konsep dana desa menurutnya belum efektif, dikarenakan para aparatur desa belum diedukasi mengenai cara mengelola keuangan yang begitu besar dari pemerintah pusat. Hal senada diamini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa ada kelemahan dalam mengawasi dana desa yang digulirkan pemerintah pusat. Tujuan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menggerakkan perekonomian rakyat dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru pun akhirnya tidak maksimal terwujud.

Hal itu terlihat dari banyaknya laporan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa. Sepanjang 2016, Kemendes menerima 932 laporan dugaan pelanggaran penyalahguna dana desa dari masyarakat. Sedangkan pada tahun 2017, Satuan Tugas Dana Desa mendapatkan lebih dari 10.000 laporan penyalahgunaan.

Dana desa adalah stimulan bukan alat kampanye, menyadarkan bahwa rakyat bisa menghidupi dirinya sendiri.

Bagi saya, edukasi dana desa mirip dengan mengajari anak kecil menggunakan pisau. Saya jadi teringat saat masih SD ingin membantu ibu saya memasak di dapur. Saya kebagian mengupas sekaligus memotong bawang merah dan bawang putih. Tapi sebelum saya mulai membantu, saya dicontohkan dulu cara mengupas dan memotong bawang yang benar. Terutama agar jari saya tidak teriris pisau.

Ibu saya berkali-kali bilang, “Pisau itu tajam, jangan digunakan untuk mainan.” Setelah dirasa agak mahir, barulah saya mulai membantu. Itu pun saya masih dibimbing dan diawasi. Bertahun-tahun kemudian saya baru sadar, ibu saya orangnya penyabar. Mengedukasi dan mengawasi adalah pekerjaan yang tidak ada putusnya, karena memberi pisau pada orang yang salah, bisa berakhir musibah.

Bantuan desa adalah stimulan bukan alat kampanye, stimulan untuk menyadarkan bahwa rakyat harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Di tahun 2019 nanti, semoga dana desa bisa beralih ke tangan yang benar.